Delapan Parpol Sepakat Tolak Proporsional Tertutup
admpatriotnews
Jakarta, Patriot News--Delapan Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPR sepakat menolak system proposional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang. Kedelapan Parpol tersebut adalah Golkar, Gerindra, Nadem, PKB, Demokrat, PKS, PPP dan PAN.
Sikap tegas kedelapan Parpol tersebut disampaikan kepada para wartawan usai menggelar rapat bersama di Hotel Dharmawangsa Jakarta Selatan Minggu (8/1).
Pertemuan ke delapan Parpol untuk membahas system Pemilu 2024 tersebut digagas oleh partai Golkar melalui Ketua Umumnya Arilangga Hartarto yang menurutnya ada kepentingan bersama terkait wacana yang sedang berkembang luas tersebut.
"Ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu," ujar Airlangga ujarnya.
Airlangga menambahkan pihaknya ingin duduk bersama membahas hal tersebut. Pertemuan antarsejumlah partai politik yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup pun disebut akan berlanjut.
"Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik," ucap dia.
"Walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah, kesamaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," sambungnya.
Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.
"Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem, bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," ucap Airlangga.
Kesepakatan bersama dimaksud berisi lima poin yang pada pokoknya mendesak agar sistem pemilu proporsional terbuka tetap dilaksanakan dan meminta KPU menjalankan pemilu 2024 sesuai dengan jadwal dan peraturan yang sekarang berlaku.
"Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik," ucap dia.
"Walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah, kesamaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," sambungnya.
Wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup berawal dari gugatan uji materi yang diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Ada kader PDIP dan beberapa orang lainnya mengajukan gugatan agar pemilu kembali dilakukan dengan sistem proporsional tertutup seperti dulu.
Sistem ini pernah dipakai saat Pemilu 1955, pemilu sepanjang orde baru dan pemilu 1999. Saat ini, proses sidang masih berjalan dan MK belum mengeluarkan putusan.
Wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup berawal dari gugatan uji materi yang diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Ada kader PDIP dan beberapa orang lainnya mengajukan gugatan agar pemilu kembali dilakukan dengan sistem proporsional tertutup seperti dulu.
Sistem ini pernah dipakai saat Pemilu 1955, pemilu sepanjang orde baru dan pemilu 1999. Saat ini, proses sidang masih berjalan dan MK belum mengeluarkan putusan.
Dalam pertemuan delapan Parpol tersebut tidak terlihat perwakilan dari Partai Gerindra.
Ketua DPP Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Ketua Umum Prabowo Subianto beserta jajaran pengurus inti lainnya sedang menjalankan tugas-tugas kepartaian.
Kendati demikian, Dasco menegaskan bahwa sikap partainya menolak sistem proporsional tertutup. Adapun Gerindra disebut Dasco juga sudah membuat surat pernyataan bersama 7 parpol lain yang diterbitkan pada 3 Januari 2023 lalu. “Kami sudah membuat pernyataan bersama untuk menolak sistem proporsional tertutup, Ketua Umum kami juga sudah menyampaikan hal yang sama,” kata Dasco. (*)
