Menunggu Sikap Amien Rais
admpatriotnews
Jakarta, Patriot News - Dalam beberapa minggu ini kita dikagetkan dengan kegaduhan yang terjadi di internal Partai Ummat. Kegaduhan itu disebabkan oleh perbedaan sikap antara Majelis Syura Partai Ummat dengan sebagian besar pengurus tingkat provinsi atau DPW-DPW dari seluruh Indonesia.
DPW-DPW dari seluruh Indonesia meminta agar Partai Ummat mengadakan Rapar Kerja Nasional (Rakernas) kemudian mengagendakan Musyawarah Nasional (Munas). Alasannya, jika menginginkan adanya perubahan AD/ART, dan pemilihan ketua umum dapat dilakukan di dalam forum Munas.
Forum Munas itu juga merupakan ajang bagi ketua umum partai untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama menjadi ketua umum dan pemandangan umum peserta Munas atas laporan pertanggungjawaban ketua umum.
Tetapi yang mengejutkan adalah, Majelis Syura (MS) mengambil sikap yang tidak biasa, dengan mengubah AD/ART secara sepihak, tidak melibatkan DPW-DPW dan DPD.
Dengan menggunakan AD/ART yang belum disahkan oleh Menteri Hukum RI itu, majelis syura meniadakan Rakernas dan Munas dan menetapkan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat Periode 2025-2030.
Jadi kesalahan majelis syura adalah, pertama mengubah AD/ART secara sepihak. Perubahan ini tidak sesuai dengan AD/ART yang masih sah menurut hukum. Kedua, majelis syura langsung menetapkan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum 2025-2030.
Keputusan majelis syura yang tiba-tiba itu, menimbulkan gejolak di internal partai. Para pimpinan Partai Ummat di daerah menolak keputusan majelis syura tersebut.
Para ketua dan sekretaris DPW secara tegas menyatakan penetapan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat 2025-2030 melalui musyawarah majelis syura tidak sah, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).
“Majelis Syura Partai Ummat menggunakan AD-ART yang diubah tetapi belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum,” tulis pernyataan tersebut.
Para pengurus DPW juga mengatakan, bahwa Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat periode 2021-2025 belum memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Forum Musyawarah Nasional (Munas).
Yang sungguh disayangkan adalah sikap Amien Rais yang selama ini dikenal sebagai pejuang demokrasi justru bersikap tidak demokratis. Dia lebih mengutamakan kepentingan anak menantunya, daripada kepentingan untuk menyelamatkan partai. Padahal para pengurus partai di daerah tersebut, merupakan pengurus pertama, pendiri di daerah masing-masing yang ‘berdarah-darah’ demi meloloskan Partai Ummat agar menjadi peserta Pemilu 2024.
Sekarang tinggal tergantung sikap Amien Rais. Apakah akan tetap mempertahankan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat, atau mengorbankan para pejuang partai dari seluruh Indonesia.
Jika Amien Rais tetap teguh dengan pendiriannya, maka hampir dapat dipastikan, maka partai ini akan sulit untuk menjadi peserta Pemilu 2029. Kecuali ada keajaiban.(ab)
